, MABA Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara telah mendapatkan kembali opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) untuk yang kesembilan kali secara beruntun dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK RI) perwakilan Maluku Utara.

WTP yang diberikan BPK kepada kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub dan Wakilnya Anjas Taher tepat sebelum kedua hari memasuki periode 100 hari kerja mereka.

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak (SPWP) ini pun diserahkan secara langsung kepada Anjas Taher yang berlokasi di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Jl. Raya Jayapatra No.91, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 lalu. (Note: It seems like there was an error in your original sentence where you used "WTP" which usually stands for Surat Pemberitahuan Wajib Pajak but not present directly related term here so I assumed SPWP based on context. Please confirm if this assumption aligns with what you intended.)

Menurut Ubaid Yakub, prestasi WTP yang didapatkan karena komitmen para kepala daerah dalam mengatur keuangan lokal tidak dipakai sebagai dasar untuk pujian.

Tetapi menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan agar ke depan lebih maksimal dan produktivitas.

"Karena WTP lalu kita lalai dan abai terhadap penataan dan pengelolaan, sehingga pada akhirnya ke depan kita mau meraih itu lagi agak berat, "katanya, Senin (2/6/2025).

Ubaid mengatakan, keberhasilan mendapat WTP karena kerja sama dengan Pimpinan OPD, termasuk didalamnya Sekertaris, Kepala Bidang, Bendahara beserta para staf.

"Sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya kerja Bupati namun kerja sama kita semua bersama Pimpinan OPD dan staf, atau teamwork."

"Harapannya adalah untuk tetap dijaga. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki ke depannya supaya bisa semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, keterpaduan serta kolaborasi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan sebagai pemerintah lokal.

Semua ini berkat kerjasama dengan para jurnalis yang selalu sigap dalam menyampaikan informasi ke seluruh Kepala OPD.

Media berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi serta mendidik masyarakat.

"Tanpa pers, kebijakan pemerintah daerah sulit disosialisasikan," tegas Ubaid Yakub. (*)