, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara resmi telah mengantarkan berkas evaluasi mandiri atau initial momerandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann di Paris, Prancis, pada Senin (2/6/2025).

Airlangga mengatakan bahwa pencapaian ini membuktikan kesetiaan Indonesia sepenuhnya terhadap integrasi total ke dalam organisasi tersebut, karena berhasil menuntaskan pembahasan tentang Indikator Majemuk atau Integrated Membership (IM) hanya dalam jangka waktu setahun semenjak penyerahan Peta Jalan Aksesi oleh Presiden Temasek di OECD Council pada tahun 2024 silam.

Airlangga menyatakan apresiasinya terhadap usaha bersama yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga berwenang di sektor tersebut. Walaupun telah mencapai titik ini, Airlangga tetap menegaskan bahwa jalannya menuju aksesi masih sangat panjang.

"Tetapi maraton masih belum berakhir. Kami harus mempertahankan momentum serta energi kami untuk fase tinjauan bersama komite OECD, hal ini akan mengambil masa yang lebih lama," katanya dalam pernyataan resmi, seperti dilansir pada Selasa (3/6/2025).

Untuk diketahui, IM merupakan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD.

Berdasarkan Rencana Aksi Acces yang didapatkan, IM Indonesia memiliki 32 bagian yang meliputi sebanyak 240 peraturan hukum OECD.

Pembuatan IM mencakup 64 Kementerian/Lembaga yang berada di bawah naungan 26 Bidang serta 8 sektor lintas-bidang, sesuai dengan aturan dari Keputusan Presiden Nomor 17/2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232/2024.

Setelah diserahkan IM kepada OECD, dokumen itu kemudian akan diperiksa untuk memastikan konsistensinya dengan standar OECD.

Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment yang berarti sekitar awal tahun 2026 akan datang.

Di samping mengikuti KTT OECD dan berjumpa dengan Sekretaris Jenderal OECD, Airlangga pun direncanakan untuk melaksanakan beberapa pertemuan bilateral bersama wakil dari negara-negara partner serta organisasi-organisasi global, antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapur, dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

Pemerintah pun menargetkan proses aksesi dapat rampung dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2024.