PR TANGERANG – Koperasi sudah lama berfungsi sebagai jantung dari perekonomian desa di Indonesia, mendukung kemajuan daerah pedesaan. Sejak masa Orde Baru, Koperasi Unit Desa (KUD) telah membuat kontribusi signifikan dalam membantu sektor peternakan dan bisnis mikro. Akan tetapi, pada tahun 2025 melahirkan inovasi baru bernama Koperasi Merah Putih Desa (KMPD). Jenis koperasi terkini ini diproyeksikan untuk meningkatkan kondisi ekonomi lokal dengan metode yang lebih maju dan merata.

Artikel ini akan membahas secara mendalam perbedaan pokok antara dua jenis koperasi tersebut, dimulai dari dasar pendirian, struktur bisnis, sampai dengan sasarannya, sekaligus menjelaskan alasan mengapa banyak KUD saat ini berhenti bergerak atau sudah tidak aktif lagi.

Rangkaian Pembentukan dan Aturan: Perkembangan Historis serta Arah Masa Depan

KMPD lahir dari payung hukum yang kuat, yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi di seluruh penjuru Indonesia, sebagai upaya masif memperkuat ekonomi desa. Dalam operasionalnya, KMPD akan menjalin hubungan erat dengan pemerintah desa dan berbagai lembaga ekonomi lokal, mengukuhkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat paling dasar.

Tidak seperti itu, KUD sudah mempunyai riwayat panjang yang dimulai dari tahun 1963 dan kemudian berkembang menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) antara tahun 1966 hingga 1967. Sepanjang sejarahnya, KUD telah berperan penting sebagai fondasi untuk menyediakan kredit, alat-alat produksi, serta pasar untuk produk pertanian milik petani pedesaan di masa tersebut.

Rancangan Bisnis dan Bidang Operasional Perusahaan: Berpindah dari Konsentrasi di Sektor Pertanian Menuju Keragaman Jasa

KMPD menganut konsep kerja sama bersama dan keterbukaan dalam keanggotaan, sehingga menjadi tempat untuk perekonomian yang lebih merata. Ragam model bisnisnya juga sangat bervariasi, termasuk:

  • Simpan pinjam, sebagai akses permodalan bagi anggota.
  • Persiapan untuk memenuhi keperluan dasar, mengonfirmasi ketersedian produk-produk penting.
  • Penjualan panen pertanian, memfasilitasi para petani dalam menyalurkan barang mereka.
  • Pusat Kesehatan Desa, menawarkan pelayanan perawatan medis dasar.
  • Fasilitas penyimpanan hasil panen, membantu petani menjaga kualitas dan kuantitas produk.

Mengingat beragamnya bisnis yang dimiliki, KMPD bertujuan untuk mengembangkan ketahanan ekonomi di tingkat desa, sambil menekankan peningkatan kemampuan finansial baik bagi individu maupun komunitas setempat sebagai satu kesatuan.

Di sisi lain, KUD memiliki fokus yang lebih spesifik pada sektor pertanian dan usaha kecil di pedesaan. Layanan utamanya meliputi:

  • Distribusi pupuk, memastikan ketersediaan pasokan untuk pertanian.
  • Penyerapan gabah untuk Bulog, berperan dalam stabilisasi harga pangan.
  • Penyediaan kredit bagi petani, mendukung permodalan usaha tani.

KUD juga mendapatkan dukungan besar dari pemerintah, termasuk pendirian Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Bank Umum Koperasi (Bukopin), yang semakin memperkuat perannya dalam ekosistem ekonomi perdesaan pada masanya.

Tujuan Pembentukan: Memberdayakan Masyarakat dan Menjaga Kesejahteraan

KMPD didirikan dengan misi utama memberdayakan masyarakat desa melalui ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong. Pemerintah menaruh harapan besar pada koperasi ini untuk menjadi benteng pertahanan terhadap praktik rentenir dan pinjaman daring ilegal yang kerap menjerat dan membebani masyarakat desa.

Sementara itu, tujuan KUD sejak awal pembentukannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke modal, membantu memasarkan hasil pertanian, dan memberikan berbagai layanan ekonomi lokal yang dibutuhkan.

Menggali Potensi Ekonomi Desa: Mengapa KUD "Macet" dan Harapan pada KMPD

Walaupun KUD meraih kesempatan tertinggi di zaman Orde Baru sebagai alat otonomi dalam sektor pertanian, ciri-ciri bergantung kepada pemerintah serta minimnya kemampuan mandiri justru menjadikannya suatu beban ketika dukungan itu hilang atau berkurang. Mulailah KUD memperlihatkan tanda-tanda stagnansi atau turun prestasi, hingga akhirnya lumpuh sepenuhnya, terlebih lagi sesudah periode Orde Baru usai dan regulasi liberalisasi pasar diterapkan dengan lebar.

Penyebab Utama Kemacetan KUD:

1. Ketergantungan Besar pada Pemerintahan (Masa Orde Baru):

Sejak didirikan, KUD telah berdiri dan dikelola dengan petunjuk dari pihak pemerintahan. Meski monopoli yang ada pada pendistribusian pupuk, pemakaian gabah, serta penyampaian kredit memberikan manfaat ketika itu, hal ini akhirnya menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak cepat dan antusiasme wirausaha di kalangan KUD.

Saat fasilitas-fasilitas ini ditarik atau dipotong setelah masa Orde Baru, banyak KUD merasa belum mampu bersaing dalam pasar bebas. Kemudian timbul fenomena "Koperasi Cuma Nama", tempat di mana koperasi hanya eksis untuk memperoleh kemudahan dari pemerintah tanpa adanya aktivitas nyata.

2. Kekurangan dalam Tata Kelola dan Pengelolaan:

Banyak petugas koperasi unit desa (KUD) dipilih karena hubungan politik mereka bukannya kemampuan profesional, sehingga sebagian besar dari mereka mungkin tidak mempunyai pendidikan atau latar belakang dalam bidang manajemen. Hal ini mengarah kepada pembuatan perencanaan yang buruk, penanganan finansial yang tak optimal serta rendahnya ide-ide baru. KURANGNYA kejelasan dan tanggung jawab pun membuat KUD rentan dimanfaatkan sebagai sarana penguasa setempat, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan para anggotanya.

3. Kredit Bermasalah di Bagian Simpan Pinjam (USP):

Kredit bermasalah merupakan salah satu faktor paling signifikan yang menyebabkan kehancuran KUD, terlebih untuk mereka yang mengelola unit simpan pinjam. Gagalnya operasi anggota, penilaian kredit yang tidak teliti, dan perilaku debitur yang kurang dapat dipercaya turut mendorong pertambahan tagihan yang belum dibayar.

4. Rendahnya Tingkat Partisipasi dan Kepemilikan oleh Anggota:

Ketika KUD dibentuk secara top-down dan cenderung diintervensi, partisipasi aktif dari anggota seringkali rendah. Anggota kurang merasa memiliki KUD sebagai entitas ekonomi mereka sendiri, sehingga dukungan dan pengawasan dari bawah pun menjadi minim. Ini juga menghambat regenerasi kepengurusan.

5. Ketidakmampuan Beradaptasi dengan Perubahan Ekonomi:

KUD yang terpaku pada model bisnis tradisional (misalnya hanya distribusi pupuk atau penyerapan gabah) sulit bersaing di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Keterbatasan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi juga membuat mereka kalah bersaing dalam efisiensi operasional dan jangkauan pasar.

Dengan berbagai faktor di atas, banyak KUD yang awalnya berjaya di era Orde Baru kemudian mengalami kemunduran drastis pasca-reformasi. Pelajaran dari kemacetan KUD ini menjadi sangat penting bagi pengembangan model koperasi yang lebih modern dan mandiri seperti KMPD, agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Koperasi Merah Putih Desa, dengan sistem pendirian, model bisnis, dan tujuan pembentukannya yang baru, sejatinya merupakan pilar penting dalam lanskap ekonomi perdesaan Indonesia.

KMPD hadir sebagai angin segar, menawarkan solusi modern dan inklusif untuk memperkuat ekonomi desa. Akankah KMPD menjadi jawaban untuk masa depan ekonomi desa yang lebih cerah dan mandiri? Waktu akan menjawabnya.***