.CO.ID-JAKARTA Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menggarisbawahi pembuatan dana kekayaan negara baru bernama Danantara yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook Edisi Juni 2025, institusi itu menganggap bahwa orientasi dari kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2025 cenderung netral. Hal ini disebabkan oleh mayoritas anggaran yang ditujukan kepada Danantara belum secara langsung berubah menjadi jenis investasi publik di tahun yang bersamaan.

OECD menyarankan agar pengiriman dana dari Danantara dapat dilakukan lebih cepat dalam jangka waktu singkat sambil terus memegahkan prinsip-transparansi serta akuntabilitas guna mendorong perkembangan ekonomi.

"Mengakselerasi pencairan dana dari aset milik negara baru secara singkat sementara tetap menjaga keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengaturanya dapat mendorong perkembangan ekonomi tahun 2025, saat kondisi perekonomian global semakin tidak menentu," demikian tertulis dalam laporan OECD yang dirujuk Selasa (3/6).

Sebaliknya, OECD memprediksikan bahwa defisit anggaran pemerintahan akan naik dari 2,3% terkait dengan PDB di tahun 2024 hingga mencapai 2,8% pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh perluasan program makanan sehat Gratis (MSGratis) untuk siswa dan wanita hamil, pendirian Danantara, serta kehilangan pendapatan negara karena potongan harga listrik di awal tahun 2025.

Tebangan total biaya dari keputusan tersebut diperkirakan akan menembus kisaran 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, pihak berwenang telah mengimplementasikan penghematan belanja yang luas senilai 1,3% dari PDB agar kerugian tetap dibatasi di bawah ambang legal yaitu 3% dari PDB.