JAKARTA, - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran lima paket stimulus ekonomi untuk masyarakat yang akan diberikan pada awal kuartal II 2025 ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa rangkaian stimulan ekonomi yang disetujui oleh Presiden bernilai keseluruhan sebesar Rp 24,44 triliun.

Kebijakan ini dibuat sambil memperhatikan bahwa situasi dunia tetap sangat tidak menentu, dipengaruhi oleh beragam aturan tariff dan kondisi geopolitik yang menciptakan dampak pada perekonomian global.

Kondisi tersebut diyakini akan membuat situasi ekonomi global tahun 2025 menjadi lebih lemah.

"Proyeksi sebelumnya untuk pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 yang semula diperkirakan mencapai 3,3%, kini mengalami penurunan hingga menjadi 2,8% akibat dari risiko serta eskalasi situasi geopolitik," jelas Sri Mulyani saat memberikan konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, setelah melakukan rapat tertutup bersama Presiden Prabowo pada hari Senin (2/6/2025).

"Kondisi ini pasti akan berdampak pada ekonomi negara kita. Dari segi harga barang-barang, perdagangan luar negeri serta impor, termasuk juga dalam hal fluktuasi di bidang finansial seperti kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga," jelas dia.

Untuk menghadapi potensi kenaikan risiko serta melemahnya perekonomian dalam negeri yang dipicu oleh pengaruh global, Presiden Prabowo Subianto telah menentukan lima rangkaian stimulus.

Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat dijaga momentumnya dan terus bisa diperkuat.

"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi, dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut," katanya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa lima rangkaian stimulus ekonomi yang bakal disampaikan ke publik pada Juni-Juli 2025 ini dialokasikan dari anggaran APBN dan juga non-APBN.

Pemerintah menginginkan rangkaian insentif yang disajikan dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2025 mencapai angka hingga 5%.

"Total keseluruhan paket ini nilainya Rp 24,44 triliun rupiah. (Terdiri dari) Yaitu Rp 23,59 triliun dari APBN dan 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha," ujar Sri Mulyani.

Di luar kelima rangkaian stimulus tersebut, pemerintah pun mengikuti dan memperpanjang sejumlah kebijakan yang telah ada.

Misalnya makan bergizi gratis (MBG), perumahan rakyat, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat serta rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah.

Dua hal yang berjalan bersamaan menurut Sri Mulyani bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global," ungkapnya.

"Ketika pertumbuhan ekonomi ini kami upayakan untuk dipertahankan, harapan kami kemiskinan serta pengangguran dapat berkurang dengan lebih cepat," ungkap Sri Mulyani.

Detil dari 5 rangkaian bantuan stimulasi perekonomian

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengumumkan lima serangkaian kebijakan stimulatif untuk perekonomian.

Pertama, ada potongan harga pada biaya transportasi menjelang awal tahun ajaran baru dan selama masa liburan sekolah.

Diskon transportasi berlaku untuk semua jenis moda transportasi.

Bagi layanan kereta api, potongan harganya mencapai 30 persen.

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah mencapai Rp 0,3 triliun dengan harapan dapat menjangkau 2,8 juta pengguna kereta api selama bulan Juni hingga Juli pada tahun 2025.

"Artinya ketika masa tahun ajaran sedang berlibur dan diharapkan dapat memperkuat perekonomian domestik," jelas Sri Mulyani.

Diskon pun tersedia untuk tiket pesawat di kelas ekonomi. Pemerintah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak 6% pada harga tiket tersebut, yang menghasilkan penurunan tarif menjadi lebih rendah.

Dana yang dialokasikan untuk potongan harga tersebut adalah senilai Rp 0,43 triliun.

Selanjutnya, untuk transportasi laut, ditawarkan potongan harga tiket sebanyak 50 persen.

"Pada kesempatan kali ini akan dialokasikan anggaran sebesar Rp 0,21 triliun yang mencakup periode bulan Juni hingga Juli. Diharapkan layanan transportasi laut tersebut dapat menjangkiti kira-kira 0,5 juta orang penumpang," ujarnya.

Anggaran total untuk seluruh potongan harga tiket penerbangan, kereta api, dan kapal laut adalahRp0,94 triliun.

Pemerintah juga akan mengaplikasikan potongan biaya jalan tol hingga 20 persen dari harga normalnya.

Mengikuti pendapat Sri Mulyani, potongan biaya tariff jalan tol akan efektif pada bulan Juni sampai Juli tahun 2025 dengan perkiraannya mencapai 110 juta pengguna jalan tol.

"Sektor ini akan dijalankan tanpa adanya pajak penjualan dan layanan, sebab kementerian pekerjaan umum telah menerbitkan surat edaran terkait dengan kebijakan potongan tarif jalan tol tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jalan toll," ungkap Sri Mulyani.

Tiga pihak berwenang telah mengumumkan peningkatan bantuan sosial bagi golongan yang paling membutuhkan dan kurang mampu.

Untuk penebalan bansos akan diberikan tambahan dana Rp 200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat.

Tambahan dana akan dibayarkan pada Juni 2025 ini.

Lalu penerima manfaat juga akan mendapatkan 10 kilogram (kg) bantuan beras gratis untuk dua bulan.

"Anggaran keseluruhan yang dialokasikan untuk memberikan tambahan Kartu Sembako dan bantuan pangan bernilaiRp 11,93 triliun," ujar Sri Mulyani.

"Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintah akan mengimplementasikan Kartu Sembako ekstra dengan dana sebesar Rp 200 ribu yang disalurkan setiap bulan mulai Juni nanti. Selain itu, terkait bantuan makanan, mereka juga akan mengejar program Bapanas bersama Kementerian Pertanian," jelas dia lebih lanjut.

Upaya dilakukan agar penyaluran beras tidak mengakibatkan harga padi menurun bagi para petani.

Pemerintah ke empat akan menyediakan subsidi gaji bagi buruh serta guru honor.

Bagi para pekerja, BSU ditawarkan ke sekitar 17,3 juta orang dengan pendapatan kurang dari Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum propinsi kabupaten/kota.

"Sistem ini melibatkan tenaga kerja yang telah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan serta nantinya Kementerian Tenaga Kerja yang akan menjalankan programnya, yakni berupa bantuan subsidi gaji senilai Rp 300 ribu setiap bulannya untuk bulan Juni dan Juli sehingga total selama dua bulan menjadi Rp 600 ribu," terang Sri Mulyani.

Dia menyatakan bahwa BSU diharapkan dapat dicairkan pada Juni 2025 ini.

Bagi para guru honor, BSU akan disalurkan ke sebanyak 565.000 guru honor yang mencakup 288.000 guru dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277.000 guru lagi dari Departemen Agama.

Guru honorer akan menerima tambahan sebesar Rp 300 ribu setiap bulan selama dua bulan, totalnya menjadi Rp 600 ribu, demikian penjelasan dari Sri Mulyani.

Selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya.

Perpanjangan diskon berupa potongan 50 persen untuk pembayaran jaminan kehilangan kerja (JKK).

"Tujuannya adalah untuk kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapat tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja, jaminan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen-nya saja," tutur Sri Mulyani.

"Ini tentu anggarannya berasal dari Non-APBN. Sementara untuk subsidi upah dan guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun," lanjutnya.

Kelima, pemerintah menggratiskan setengah dari biaya iuran JKK untuk 17,3 juta pekerja yang mendapatkan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.

Diskon tarif listrik batal

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa potongan harga listrik sebanyak 50 persen yang tadinya diinformasikan akan diterapkan pada bulan Juni dan Juli tahun 2025 tidak jadi dilaksanakan.

Sebaliknya, pihak berwenang menyediakan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja.

Sri Mulyani menyatakan bahwa tahapan perencangan anggaran terkait dengan skema memberikan potongan harga listrik berlangsung cukup lama; oleh karena itu, kebijakannya belum dapat dijalankan hingga Juni-Juli 2025.

"Sudah ada pertemuan antara para menteri tentang implementasi diskon listrik, namun tampaknya proses perencangan dan persetujuannya cukup lama. Karena itu, target awal pada bulan Juni dan Juli tidak dapat dilanjuti. Kami mengganti hal tersebut dengan bantuan subsidi gaji," ungkap Sri Mulyani.

Dia menyebutkan bahwa BSU akan dialokasikan untuk 17,3 juta tenaga kerja dengan pendapatan kurang dari Rp 3,5 juta atau di bawah Upah Minimum Provinsi Kabupaten Kota.

Bagi program BSU ini, para peserta yang telah mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan dukungan sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya.

"Dicairkan untuk bulan Juni dan Juli sehingga totalnya menjadi Rp 600 ribu untuk kedua bulan tersebut. Proses penyalurannya pun berusaha dilakukan mulai bulan Juni," ungkap Sri Mulyani.

"Dalam hal lain, akan disediakan pula tunjangan subsidi bagi 565ribu guru tidak tetap, terbagi menjadi 188ribu guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta sebanyak 277ribu guru di Kementerian Agama. Setiap guru tak tetap tersebut bakal menerima dana senilai tiga ratus ribu rupiah tiap bulannya selama dua bulan atau total enam ratus ribu rupiah," jelasnya.

Sri Mulyani menyampaikan, BSU nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, BSU diusahakan bisa cair pada Juni 2025 atau bulan ini. Anggaran BSU untuk pekerja dan guru honorer bersumber dari APBN, sebesar Rp 10,72 triliun.

Dalam penjelasannya Sri Mulyani juga menyampaikan, BSU sebelumnya pernah diberikan di masa pandemi Covid-19.

Akan tetapi, mengingat terdapat berbagai macam pertanyaan tentang data penerima manfaat BSU, pihak pemerintah pun kemudian melakukan pengecekan data yang lebih mendalam.

Menurut Sri Mulyani, saat ini informasi mengenai nasabah yang berhak mendapatkan BSU telah diupdate oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Datarannya telah bersih untuk pekerja yang benar-benar mendapatkan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, serta sudah siap sehingga kami akan mengambil keputusan berdasarkan ketersediaan datanya. Kami juga bertujuan agar program ini dapat berjalan cepat dalam memberikan bantuan subsidi upah," tambah Sri Mulyani.

Rangsangan dijamin lebih akurat ditujukan

Pada kesempatan serupa, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa bantuan sosial yang direncanakan untuk disebar di kuarter kedua tahun 2025 telah merujuk ke satu set data ekonomi dan sosial nasional terkini.

Bantuan sosial diserahkan sebagai bagian dari kelima paket stimulan ekonomi yang diinisiasi oleh pemerintah bagi warga negara.

Amalia menjamin bahwa bantuan sosial yang akan di distribusikan pada Juni-Juli 2025 akan lebih akurat dalam penargetan.

"Pemberian bantuan sosial di kuartal kedua tahun ini didasarkan pada data tunggal tentang kondisi sosioekonomi nasional, sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025," jelas Amalia.

"Dengan kata lain, dengan memanfaatkan data tunggal tentang kondisi sosioekonomi nasional ini, bantuan sosial yang akan diberikan pada kuartal kedua pastinya serta untuk mendukung salah satu program stimulus ekonomi, hal tersebut akan menjadi lebih akurat dalam sasarannya," jelasnya.

Amalia menjelaskan, data tunggal sosial ekonomi nasional sudah diintegrasikan oleh BPS per 3 Februari 2025 dan telah diperbarui.

Selain itu, data yang sama juga dipadupadankan dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Selanjutnya, BPS melakukan verifikasi ulang data bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Lewat proses yang panjang itu, diketahui ada 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sebanyak 16,5 juta KPM di antaranya yang terverifikasi menjadi sasaran KPM.

"Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil satu dan sudah mulai disalurkan oleh Menteri Sosial per akhir 31 Mei. Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan," papar Amalia.

"Maka akan dicabut datanya terkait status sosioekonomi nasional, karena telah dipindahkan dari keluarga yang berhak mendapatkan bantuan ke dalam kategori tidak berhak. Jadi mereka yang seharusnya berhak, nanti dianggap tidak berhak lagi untuk menerima pertolongan," jelasnya.

Amalia menambahkan bahwa stimulan seperti diskon angkutan umum dan diskon jalan toll telah dikalibrasikan sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Mana yang dianggapnya tingkat mobilitas masyarakat pada tahun ini jauh lebih meningkat daripada tahun sebelumnya?

Berdasarkan data, jumlah turis dalam negeri di Bulan April 2025 naik sebesar 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.

"Hal itu berarti bahwa insentif yang diberikan untuk potongan harga tiket serta diskon angkutan umum dan jalan toll ini akan meningkatkan pergerakan penduduk," ungkap Amalia.

"Kedua, berdasarkan data BPS menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat sebanyak tiga kali dalam setahun. Yang pertama selama Idul Fitri, yang kedua di masa liburan sekolah Juni-Juli, dan yang terakhir menjelang pergantian tahun," jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaimman mengatakan bahwa kemenannya akan mendistribusikan bantuan sosial berupa beras senilai total 360 ribu ton sebagai komponen dari paket stimulus ekonomi.

Tolongan tersebut disalurkan ke kurang lebih 18,3 juta penerima dalam periode dua bulan.

Namun, ia berpendapat bahwa terdapat strategi tertentu untuk mencegah penurunan NTP karena keberadaan bantuan sosial tersebut.

Untuk memastikan bahwa distribusi bantuan berupa beras tepat sasaran serta tidak mengacaukan pasar, pihak pemerintahan akan memberikan bantuan beras di wilayah-wilayah yang kurang subur untuk pertanian padi seperti Papua, Maluku, dan sejenisnya.

Kedua penyaluran bansos beras diberikan ke daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras.

Ketiga untuk daerah penghasil beras, khususnya di Pulau Jawa penyaluran harus mempertimbangkan harga pasaran dengan seksama.