SUARA TERNATE - Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan bantuan sosial (bansos) diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Di mana penyaluran bansos tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada hari Selasa, 3 Juni 2025, Kemen sosial memberikan pernyataan tertulis dari Jakarta. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Presiden Prabowo telah menyebutkan ini setelah berpartisipasi dalam Rapat Terbatas dengan sejumlah menteri serta kepala lembaga lainnya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.

"Presiden menginginkan agar bantuan ini disalurkan dengan tepat sasaran, hingga ke tangan orang-orang yang benar-benar memerlukan dan layak menerima dukungan dari pemerintah," jelasnya.

Mensos juga mengatakan, menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025, sekitar Rp504 triliun bantuan sosial yang dikelola oleh semua kementerian dan lembaga diproyeksikan tidak sepenuhnya mencapai tujuannya dengan akurat.

"Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto usai dilantik, lanjut Saifullah, langsung memerintahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi data.

"Tugas tersebut diemban oleh BPS, pekerjaan kami berlangsung lebih dari 3 bulan, alhamdulillah pada akhirnya kita telah mendapatkan Data Tunggal Sosioekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.

Berikutnya, DTSEN diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam hal ini, DTSEN harus menjadi satu-satunya rujukan untuk kementerian, lembaga serta pemerintah daerah saat mengalirkan bantuan dari pemerintah dan menerapkan berbagai program pengembangan.

"DTSEN harus menjadi panduan untuk semua orang yang berkeinginan mengalirkan bantuan dari pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah," ujarnya.

Dari konsolidasi data itu, ia menjelaskan, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion atau exclusion errors.

Dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan sekitar 1,9 juta data yang dikategorikan sebagai kesalahan inklusi; artinya, mereka seharusnya tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi sampai saat ini telah menerimanya. Selain itu, terdapat juga kesalahan eksklusi di mana orang-orang tersebut sebenarnya layak untuk mendapatkan namun gagal memperolehnya, demikian penjelasannya.

Mensos mengatakan bahwa adanya proses pengecekan lapangan DTSEN bertujuan agar bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Dia menambahkan bahwa di masa mendatang, DTSEN juga harus diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 2 Juni 2025 kemarin, mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli di Istana Negara.

Total anggaran stimulus itu, kata Saifullah, terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa paket stimulan mencakup berbagai hal seperti potongan biaya transportasi, pengurangan tarif jalan tol, bantuan sosial ekstra, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta pemanjangan masa diskon premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Selanjutnya, bantuan sosial ekstra akan disalurkan ke golongan yang rawan dan kurang mampu dengan jumlah Rp200.000 selama dua bulan bagi para pemegang Kartu Sembako, mencakup total 18,3 juta penerima.

"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 Kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 Kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," kata Sri Mulyani.