, TERNATE - Karyawan dari UPTD Instalasi Farmasi di Kota Ternate, Maluku Utara merasa kecewa dengan besarnya tunjangan kinerja (Tukin) yang diterima lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan di satuan layanan lainnya.

Keluhan ini disampaikan Munirah Rivai selaku Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate, kepada Anggota DPRD Ternate Nurjaya Hi Ibrahim saat melakukan kunjungan di lokasi, Senin (2/6/2025).

Menurut Munirah, walaupun pekerjaannya mempunyai tekanan dan risiko yang tinggi, tunjangan kinerja untuk pegawainya malahan lebih rendah daripada di Puskesmas dan Labkesda.

Pada Puskesmas, tunjangan untuk para pemimpin dapat mencapai sekitar Rp 6 juta, sementara kepala Laboratorium Kesehatan Daerah mendapatkan kira-kira Rp 4,5 juta.

"Tapi kami di sini hanya Rp 3,5 juta, itu pun setelah pajak bisa di bawahnya lagi, "ungkap Munirah Rivai.

Ketidakseimbangan ini telah dikomunikasikan ke pihak berwenang yang bersangkutan serta pemuka daerah tetapi belum ada respons apa pun.

Menurut dia, tugas di UPTD Instalasi Farmasi cukup berat karena bertindak sebagai titik utama distribusi bahan-bahan kesehatan.

Bagian ini mengelola permintaan yang datang dari 11 puskesmas, RSUD Ternate serta Labkesda, mencakup pemesanan obat-obatan, vaksin, dan barang medis habis pakai (BMHP).

"Kalau tidak ada obat, yang disalahkan kami. Padahal perencanaan logistik itu dihimpun dari semua fasilitas layanan, "sesalnya.

Tidak sampai disitu, UPTD yang ia pimpin rutin menjadi objek audit BPKP.

Dan jika terdapat perbedaan atau masalah dalam penyebaran, mereka adalah orang pertama yang akan ditanya untuk bertanggung jawab.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh TNI/Polri pun semuanya menggunakan logistik dari pihak kita. Namun, tunjangannya sepertinya diabaikan," tegas Munirah sambil berharap Pemerintah Kota Ternate secepatnya mengevaluasi jumlah Tukin untuk menciptakan ketidakberatan serta menjadikannya proporsional dengan beban pekerjaan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya Hi Ibrahim mengharuskan Dinas Kesehatan terus menekankan kesejahteraan para pegawainya.

"Jadi kalau mau bilang pegawai tanpa tanda jasa itu ada di tenaga kesehatan, karena mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat penting."

"Mereka berdedikasi dalam menyelamatkan nyawa, serta meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa selalu mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang setimpal."

"Terlebih kita mendengar keluhan di lapangan tadi, mereka sudah bekerja keras, sering kali dalam kondisi yang sulit dan berisiko."

"Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai pahlawan yang tidak mencari tanda jasa, tetapi telah melakukan pekerjaan yang sangat mulia dan bermanfaat untuk masyarakat."

"Sehingga pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan mereka, "tandas Nurjaya Hi Ibrahim. (*)